Pelatihan Analisis PUHA ( Pemenuhan Hak Anak)

Pelatihan yang diadakan di Hotel Nirmala mulai tanggal 25-27 November 2013, seperti sebelumnya lanjutan dari gelombang 1 , pada pelatihan ini lebih menggulas kembali pada pelatihan peserta gelombang 1.

Metode ini disusun untuk membantu menganalis masalah dalam pemenuhan Hak Anak di Indonesia. Metode yang sudah ada dan disesuaikan dengan pengalaman dan cara kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di dalam analisis ini dipergunakan beberapa pengertian dasar tentang pemenuhan Hak anak yang telah ada pada UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

Untuk Narasumber ada 3 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.      Ibu Laurike, Dosen Psikolog UI

2.      Ibu Aida

3.      Ibu Susan

Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di berbagai Negara yang mengatur Hal-hal yang berhubungan dengan anak.

Pertemuan penyiapan Fasilitas Kesehatan Rujukan KTA di RS Provinsi Bali.

Acara yang diadakan di The Graha Cakra Bali Hotel, Jln. By Pass Ngurah Rai No. 28 Tohpati dibuka tepat pada Pukul 09.30 Wita. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Kabid Binkesmas di Dinas kesehatan Provinsi Bali (Wayan Widia, SKM)

adapun yang disampikan sbb :

-          Di media massa Kekerasan terhadap Anak semakin meningkat hal-hal ini penting untuk dibahas.

-          Petugas Kesehatan sebagai ujung tombak

-          Untuk acara ini menghadiri 2 narasumber yaitu dari : RS. Sanglah serta RS. Trijata.

-          Program ini bukan hanya di lingkungan provinsi namun juga pada lintas sector.

-          Pelaku KTA tidak jauh-jauh , sering sekali yang ada hubungan dekat, seperti keluarga, teman, atau tetangga.

-          Jika anak-anak dari kecil mendapatkan tindak kekerasan setelah dewasa akan menjadi orang yang kebal, atau bisa dikatakan nakal.

-          Dalam rapat ini diharapkan peserta untuk aktif.

Topik 1. Narasumber : Dr.Ida Bagus Putu Alit, SpF., DFM (Ketua PKT/PPT RSUP Sanglah)

-          Menjelaskan konsep pelayanan

-          Penanganan KTA dijelaskan hanya kooordinasi

-          Jenis pelayanan seperti : pelayanan

Untuk pelayanan kesehatan mengenai biaya seperti visum : terdapat pada uu kesehatan padal 125  : Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.

Topik 2

Narasumber     : dr.Ketut Sukadani

Jabatan             : Kasubbid Yanmed Dokpol RS. Trijata

Telp.                 : 0361-242062 / 081-238235 243

Skema pelayanan ( dokter ,psikolog,perawat,pekerja social,pengacara,konselor/pendamping)

 

Topik 3 Kebijakan Kesehatan

Narasumber     : Wayan Widia, SKM

Jabatan            : Kabid Binkesmas di Dina kesehatan Provinsi Bali.

-          Pusat Penangganan Terpadu memang belum ada di Provinsi Bali.

-          Untuk masalah visum akan ditindak lanjuti dengan BP3A segera.

-          Biaya visum kasus akan ditanggung oleh Rumah Sakit masing-masing, karena surat masalah biaya visum gratis telah diturunkan.

-          Kalo terjadi rawat inap itu akan ditanggung JKBM.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten/ Kota se-Bali

Berdasarkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi  Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten/ Kota se-Bali yang dilaksanakan dari Tanggal 7 Oktober 2013 s/d 18 Oktober 2013 dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

 

1.   Kegiatan dilaksanankan dari tanggal 7 Oktober  2013 s/d 18 Oktober 2013, Tim terdiri dari unsur Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak BP3A Provinsi Bali bersama dengan P2TP2A Provinsi Bali.

 

2.   Monitoring Evaluasi Perkembangan dan penanganan Kasus dilaksanakan pada Kantor  dan Badan PP dan KB juga P2TP2A Kabupaten/ Kota setempat. 

 

3.   Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kasus-kasus anak yang dilaporkan ke kantor Badan PP dan KB juga P2TP2A Kabupaten/ Kota. Sharing kendala dan hambatan apa yang dialami oleh Kabupaten/ Kota didalam penanganan kasusnya sehingga dapat kami carikan solusi dan jalan keluarnya agar kedepannya dapat lebih baik didalam memberikan pendampingan kepada korban anak.

4.   Dalam kegiatan ini Tim memberikan kuisioner untuk mengetahui Lembaga Masyarakat dan Lembaga Pemerintah yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota yang konsen dalam penyelenggaran perlindungan anak.

5.   Sedapat mungkin kuisioner  yang dikirim agar bisa diterima oleh Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak tepat pada waktu yg telah ditentukan.

Rapat Koordinasi “Kasus Seksual Pernikahan Dini Dalam Upaya memberikan perlindungan secara tepat.

Undangan Rapat Koordinasi dengan mengangkat Tema “Perkawinan Dini dalam perspektif Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Perkawinan. Undangan diselenggarakan oleh LPA Provinsi Bali pada Hari/tanggal : Kamis, 3 oktober 2013 bertempat di : RRI Stasiun Denpasar Jalan Hayam Wuruk No. 70 Denpasar.

Acara dibuka oleh Ny.Nyoman Masni,SH selaku Ketua LPA Provinsi Bali pada Pukul tepat 09.00 WITA, mengucapkan terimakasih kepada tamu undangan serta mengharapkan dengan diadakan rapat mengenai Pernikahan Dini diharapkan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia agar maraknya kasus-kasus terhadap anak bisa cepat teratasi.

Untuk Narasumber pada acara ini dibawakan oleh :

1.      DR.I Ketut Sudantra, SH.MH. dengan membawakan materi Perkawinan Dini dalam perspektif Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Perkawinan.

2.      I Made Raka Swarna , SH.MH. materi : Pernikahan Dini Dalam Perspektif Negara, Agama dan Adat Bali.

3.      DR. Gede Artha, SH.MH. materi Pernikahan Dini ditinjau dalam Hukum Pidana.

Dari beberapa pemaparan oleh Narasumber , ada beberapa tanggapan yaitu :

-          Peran orang tua pintu utama mencegah terjadinya Pernikahan Dini , jika tidak dilaksanakan maka perkembangan/angka mengenai anak dibawah umur yang menikah akan semakin bertambah.

-          Perlu cepat dan tanggap diadakan suatu penyuluhan/kunjungan/sosialisasi ke desa-desa dan sekolah-sekolah.

P2TP2A Prov. Bali menghadiri undangan seminar Tema “Mengenal Kompetensi Psikologi Forensik”

Undangan seminar yang dihadiri oleh Pendamping Hukum Ni Putu Eka Wahyuni dan NLP Puspa Sari dewi. Seminar diselenggarakan oleh Himpunan Psikologi Indonesia yang diadakan di Kantor Bupati Badung pada hari /tgl : minggu, 22 September 2013. Dalam seminar tersebut Hadir juga Prof. Dr.Yusti Prowowati, psikolog hadir sebagai Narasumber.

Beliau aktif sebagai Dekan Fakultas psikologi Ubaya, KETUA APSIFOR Pusat, Penasihat HIMPSI JATIM Pembicara pada Forum Nasional dan Internasional mengenai Psikologi Sosial dan Forensik. Psikologi forensik merupakan perpaduan dari beberapa konsentrasi didalam bidang psikologi dan keilmuan lainnya seperti dalam dunia hukum, sosial  bahkan medis sehingga membuat  psikologi forensik memiliki keahlian yang lebih spesifik. Aplikasi asosiasi psikologi foreksik pada dasarnya tidak akan lepas dari beberapa unsur keterlibatan elemen masyarakat dan juga para profesional seperti dokter, perawat, pengacara, polisi, hakim, jaksa, LSM dan juga para terapis.

Selain untuk memperkenalkan keberadaan Asosiasi Psikologi Forensik di Wilayah Bali, seminar ini juga akan menjadi forum diskusi dan pertukaran informasi mengenai berbagai kasus dan peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu dengan keahlian dan profesinya. Selama Kegiatan berlangsung banyak ilmu yang didapat seperti bagaimana mengetahui karakter seseorang.

P2TP2A Provinsi Bali Tangani 51 Kasus sepanjang Tahun 2013

P2tp2a – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A Prov Bali) mencatat, selama bulan Januari sampai dengan September 2013 kasus yang ditanggani sebanyak 51 kasus, masing-masing dengan kriteria :

1.       Kekerasan terhadap Istri  berjumlah : 26 kasus

2.       Kekerasan Dalam Pacaran berjumlah : 2 kasus

3.       Kekerasan terhadap Anak berjumlah : 20 kasus

4.       Kekerasan Dalam Keluarga berjumlah  : 2 kasus

Dari jumlah kasus yang masusk ke P2TP2A Provinsi Bali 50% sudah terselesaikan, dan sisanya masih dalam proses yang ditanggani oleh TIM Pengacara/Konselor/Pendamping Hukum. Dari sekian kasus yang masuk  klient datang lansung, ada pula yang merujuk dari beberapa kabupaten.

Bentuk penanganan kasus yang  diberikan kepada pelapor sebagai korban pun beragam seperti penguatan mental, layanan konseling psikiater dan psikologis , dan juga layanan dalam home visit. Setiap kasus  maupun pengaduan yang datang ke P2TP2A tidak semua kasus dapat kami terima, karena konselor/pendamping hukum akan menanyakan permasalahan yang dihadapai, seperti misalnya kasus Perdata (perceraian) sering kali P2TP2A Provinsi Bali hanya bisa memberikan solusi/konsultasi hukum dalam langkah-langkah dalam menghadapi  Kasus dalam Hal Perceraian.

Karena dalam hal ini P2TP2A Prov. Bali tidak memunggut biaya dalam konseling maupun dalam pendampingan, semua pelayanan ini gratis. Jadi jika kasus Perceraian sering kali kami merujuk ke jejaring atau hanyamemberikan informasi dalam menghadapi kasus perceraian.

P2TP2A Provinsi Bali damping TIM Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Martini P2TP2A Prov Bali- Sehubungan dengan adanya tindakan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh WNA asal Belanda yang terjadi di Kabupaten Buleleng yang mana identitas korban beserta kronologisnya sudah kami laporkan sebelumnya, maka Kementerian PP dan PA ingin terjun langsung ke lapangan  untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut.

Pada tanggal 23 Mei 2013 kami dari P2TP2A mendampingi Kementerian untuk berkoordinasi ke Polres Buleleng. Adapun hasil koordinasi dapat kami laporkan sebagai berikut :

Tim terdiri dari  Karo Humas, Analisis tindak lanjut Pengaduan Masyarakat, Analisis Kasus, Analisis Hukum, dan Tenaga Profesinal untuk Hukum Kementerian PP dan PA didampingi P2TP2A Provinsi Bali. Tim diterima di Polres Buleleng oleh Penyidik Unit PPA AIPTU Sri Rahayu Ningsih beserta 2 orang staf Unit PPA dan didampingi pula oleh Ketua P2TP2A Kabupaten Buleleng ibu Sriwati.

 

Penyidik AIPTU Sri Rahayu Ningsih menjelaskan secara detail kronologis dan proses hukum kasus tersebut (sebelumnya P2TP2A sudah mengirim kronologis ke Kementerian) serta menjelaskan pula bahwa ketika para korban di BAP ke Polres itu semua sudah atas persetujuan orang tua para korban. Karena selama ini  

MEDIASI RSUD WANGAYA DAN KELUARGA alm. ADE SATRIA NASA PRATAMA

Pertemuan lanjutan yang agendanya adalah Pertemuan Mediasi antara RSUD WANGAYA Dengan KELUARGA ADE SATRIA NASA PRATAMA.  dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2013  Pukul 10.00 .  Pertemuan tersebut dihadiri oleh :

1.     Direktur RSUD Wangaya (dr. Setiawati) beserta 2 orang stafnya.

2.     Keluarga Korban.

3.     Ibu Anggreni (P2TP2A Kota Denpasar)

4.     Ibu Endang Widiati, SH ( P2TP2A Provinsi Bali).

5.     Ibu Bunga ( P2TP2A Provinsi Bali).

6.     Ni Putu Eka Wahyuni, SH ( P2TP2A Provinsi Bali).

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh dr. Setiawati ada beberapa hal yang disampaikan sbb :

-     Terima Kasih sebelumnya telah bersedia untuk hadir, dengan adanya pertemuan ini bermaksud menanyakan bagaimana keinginan Ibu dan Bapak untuk selanjutnya ?

-     Awalnya keluarga dr. Setiawati karna dekat dengan Bapak Nasa (orang tua korban) jadi secara pribadi saya berniat untuk mengadakan sebuah perdamaian.

-  Atas permintaan pak Nasa juga agar Ni Putu Eka Wahyuni (pendamping/konselor) P2TP2A Provinsi Bali dilibatkan agar diinfo jadi saya telah menginformasikan melalui Ibu Endang. Sehingga berniat untuk mengadakan pertemuan dari hati ke hati

-   Masukan bapak mengenai kekurangan pelayanan di Wangaya tetap saya terima dengan baik, bahkan sebagai PR bagi saya untuk memperbaiki kinerja pelayanan di RSUD Wangaya.

-Keingginan saya Dari Pribadi serta selaku Direktur Wangaya mengucapkan turut berduka cita , kembali lagi Titiang atas Nama Pribadi memberikan beberapa Biaya, Jika atas nama RSUD Wangaya saat ini Keuangan masih terbatas , namun dalam hal jangan diliat nominalnya. Dalam pemberian ini tidak ada maksud yang lain atau membeli nyawa Ade.  Diharapkan jangan salah paham. Dari hati nurani yang paling dalam benar-benar jalan perdamaian segera terselesaikan dengan damai dan kekeluargaan.

Dalam pemaparan dr. Setiawati diatas sambut baik oleh Keluarga Alm. Ade Satria Nasa Pratama . dalam hal tersebut diatas disampaikan bahwa untuk Upacara Ade sampai saat ini belum tuntas terselesaikan seperti : Memukur, Meajar-ajar serta  Melinggihan, karena upacara yang kemaren hanya upacara Pengabenan saja.  Sehingga biaya yang diperlukannya pun cukup banyak, bahkan yang ada saat ini keluarga korban berhutang untk biaya pengabenan Ade.

Dengan adanya Niat baik seperti ini kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih.

SUAMI SUKA NONGKRONG, ISTRI PILIH KOST

Pertanyaan

Salam kenal, saya DM 33 tahun, masih terikat perkawinan dengan suami. Saya dan suami memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan, masing-masing SD dan SMP. Saya menikah di usia 16 tahun. Saya memiliki masalah dengan suami saya dan saya menginginkan perceraian. Suami bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan namun sejak perkawinan sampai sekarang saya tidak pernah diberikan nafkah. Awal pernikahan memang suami belum bekerja. Saya juga sempat membantu biaya kuliah suami dengan harapan setelah tamat kuliah suami akan bekerja dan memberikan penghasilannya untuk saya. Tetapi sampai sekarang pun suami tidak memberikan uang kepada saya.

Suami suka keluar malam, suami masih suka nongkrong dengan teman-temannya di pos kamling dekat rumah. Dia juga berjudi dan minum-minum. Saya malu dengan tetangga jika suami baru kembali tengah malam. Hal ini sering menyebabkan percekcokan diantara kami. Suami pernah memukul saya hingga meninggalkan bekas di tangan saya, namun saya tidak melaporkannya. Suami mengatakan saya sudah berubah dan mungkin terkena guna-guna. Saya yang saat itu akan berangkat kerja dinaikkan paksa ke mobil dan diajak ke orang pintar. Menngingat hal tersebut saya sangat benci dengan suami. Saya akhirnya memutuskan untuk tinggal di kost bersama teman saya. Anak-anak bersama suami. Beberapa hari lalu saya sempat pulang sebentar untuk membantu anak mengerjakan ketrampilan, suami melihat saya namun tidak menyapa saya sama sekali. Saya ingin bercerai saja. Bagaimana prosedur perceraian bu? Terus terang saya tidak paham hukum, sedangkan suami sarjana hukum. Saya ingin pembagian harta, anak-anak saya serahkan kepada suami. Terima kasih.

Jawaban

Salam kenal juga DM. Wah sepertinya DM lagi galau dengan permasalahan rumah tangga yang DM hadapi. DM menikah di usia muda dan harus menghadapi kenyataan bahwa saat itu sudah berkeluarga dan memiliki tanggung jawab. Ada kemungkinan secara psikis DM dan suami belum siap dengan hal tersebut dan ini yang menjadi akar masalah dalam rumah tangga kalian. Dari uraian yang saya baca, mohon maaf jika saya salah, saya melihat bahwa DM dan suami belum menyadari posisi saat ini sebagai suami atau istri dan juga sebagai orang tua. Menikah itu adalah pengorbana dan berbagi tanggung jawab. Masing-masing harus meredam ego dan berusaha menyesuaikan diri dengan pasangan. Kehidupan sosial yang tidak terlalu penting sebaiknya dikurangi. Pikirkan hal yang terbaik bagi pasangan dan anak-anak.

Sekali lagi saya minta maaf jika saya salah, namun saya harus mengatakan bahwa tindakan DM keluar dari rumah dan ikut di kost teman bukanlah tindakan yang tepat. DM bukan menyelesaikan masalah namun lari dari masalah. Lama kelamaan masalah tersebut akan menumpuk dan akan semakin sulit diselesaikan. Saya melihat bahwa DM dan suami masih saling mencintai, buktinya suami sampai membawa DM ke orang pintar. Pandanglah itu sebagai hal yang positif dimana tindakan tersebut merupakan upaya suami untuk rujuk kembali dengan DM. DM pun juga kesal karena suami tidak menyapa DM. Ini berarti DM masih merindukan kehangatan dari suami. Saya belum memandang bahwa masalah rumah tangga DM harus berakhir dengan perceraian. Perceraian tidak semudah ketika pacaran lalu putus dan mencari pacar baru lagi. Ada banyak akibat hukum setelah perceraian. DM harus memikirkan juga perasaan anak-anak dan keluarga besar. Cobalah untuk rujuk kembali. Kami mengundang DM dan suami untuk mengikuti konseling perkawinan dari psikolog kami secara cuma-cuma. Sampai jumpa

Kalakhar P2TP2A Bali

R.R Endang Widiati, S.H.

 

P2TP2A PROV BALI SAMBUT TAMU DARI BANTEN

Dalam rangka mendapatkan referensi terkait dengan kebijakan dan mekanisme dalam Penangganan Korban Tindak kekerasan dan perdagangan orang maka P2TP2A Provinsi Bali dalam hal ini diwakilkan oleh : Ni Luh Putu Puspa Sari Dewi selaku Pendamping/Konselor di P2TP2A Provinsi Bali, diminta untuk menyambut rombongan dari Provinsi Banten  yang terdiri dari Penggurus P2TP2A Provinsi Banten dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat desa Provinsi Banten pada hari : Jumat , Tanggal : 3 Mei 2013 waktu : 09.00 WITA bertempat di Aula BP3A Provinsi Bali.

Adapun Daftar Lampiran Peserta study Komparatif ke P2TP2A Provinsi Bali sebagai berikut :

Kepala BPPMD Provinsi Banten

Ketua P2TP2A Provinsi Banten

Wakil Ketua I P2TP2A Provinsi Banten

Wakil ketua II P2TP2A Provinsi Banten

Sekretaris I P2TP2A Provinsi Banten

Sekretaris II P2TP2A Provinsi Banten

Bendahara I P2TP2A Provinsi Banten

Bendahara II P2TP2A Provinsi Banten

Divisi PPT 4 orang

Divisi pemberdayaan dan Pendidikan berjumlah 6 orang

Divisi Perlindungan Anak 4 Orang

Secretariat 4 orang